CAMAT

SESUAI PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANGNOMOR 79 TAHUN 2016TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

 

Tugas dan Fungsi 

Camat

 

Pasal 7

  1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. menggordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum;
  6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
  7. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung; dan
  8. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung.
  9. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  10. perizinan;
  11. rekomendasi;
  12. koordinasi;
  13. pembinaan;
  14. pengawasan;
  15. fasilitas;
  16. penetapan;
  17. penyelanggaraan; dan
  18. kewenangan lain yang dilimpahkan.
  19. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  20. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Pasal 8

 Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :

  1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kampung dan kecamatan;
  2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  4. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :

  1. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
  2. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan; dan
  3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi :

  1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kabupaten yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kabupaten yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

 Pasal 11

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi :

  1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  2. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati. 

Pasal 12

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi :

  1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelengaraan kegiatan pemerintahan;
  3. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 13

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kampung  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi :

  1. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kampung;
  2. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung;
  3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Datok Penghulu;
  4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung;
  5. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung di tingkat kecamatan; dan
  6. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan pemerintahan kampung ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 14

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi :

  1. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  2. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
  3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan; dan
  5. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Bupati.

Cetak